LKPA : Pengadaan Bibit Kakao 2025 Sulbar Diduga Dimahalkan, Bebani Keuangan Daerah

Gardanews.or.id_Sulbar_ Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun 2025 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dinilai memberatkan keuangan daerah dan mengandung kejanggalan serius. Hal ini diungkap Lembaga Kajian dan Pengawas Anggaran (LKPA).(19/6/2026)

Menurut LKPA berdasarkan data yang telah dihimpun, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkesan tidak wajar dan proses pemilihan penyedia terkesan diatur. Pekerjaan dimenangkan CV Ayisando Utama pimpinan Sukmawati, dengan nilai awal kontrak Rp 27,9 miliar, diubah melalui adendum menjadi Rp 24,9 miliar, dan telah dibayarkan Pemprov Sulbar sebesar Rp15,9 miliar lebih.

Baca Juga

LKPA dan Aliansi Masyarakat Peduli: Ayo Adu Data, 7×24 Jam Bupati Polman Respon Sejumlah Tuntutan Massa Aksi Atau Hadapi Jalur Hukum

14 Jul 2026

LKPA juga mengungkapkan, harga yang ditetapkan jauh melampaui standar pasar maupun harga pengadaan kakao sambung pucuk yang di adakan Kementerian Pertanian yang pelaksanaanya di wilayah yang sama Sulawesi Barat. Penyuplai bibit kakao sambung pucuk CV Abizard Garden dan beberapa perusahaan lain di wilayah Polman dan Majene memasang harga dalam e-katalog, sempat tercatat Rp18.000 hingga Rp22.000, padahal rincian biaya benih Rp.1.500 per butir. Entris Rp 500 per tunas. Biaya penyambungan Rp 600 per pohon ditambah biaya lain dan angkut maksimal Rp. 1.400, pertanyaannya? apakah PPK menghitung ini, tegas ketua LKPA Zubair

LKPA menilai PPK tidak melakukan perhitungan biaya yang wajar.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dengan memeriksa Pejabat Pengadaan, PPK, penyedia, serta penyuplai bibit untuk mencegah terjadi perbuatan serupa yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang meresahkan dan atau merugikan petani kakao Sulawesi Barat

Baca Juga

Buktikan Ada di Rekening: LKPA RI Pertanyakan SILPA Rp23,52 Miliar dan Kekeliruan Data BPJS Pemda Polman

19 Jul 2026

Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi telah melakukan upaya  konfirmasi  kepada PPK dan Penyedia namun tidak ada tanggapan.