

JAKARTA, 16 November 2026 – Penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendapat sorotan pakar hukum. Polri didesak memisahkan pemeriksaan kode etik dan penyidikan pidana agar kedua proses berjalan independen, transparan, serta tidak saling memengaruhi.
Desakan tersebut muncul melalui kajian hukum yang menyoroti pentingnya pemisahan kewenangan antara Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan penyidik Bareskrim. Kedua jalur pemeriksaan dinilai memiliki tujuan, mekanisme pembuktian, serta konsekuensi hukum yang berbeda.
Dalam kajian yang dipublikasikan pada Senin (16/11/2026), pemeriksaan etik tidak boleh mencampuri ataupun menghambat proses penyidikan tindak pidana. Pemeriksaan oleh Propam harus berjalan sesuai ketentuan profesi kepolisian, sedangkan penyidikan pidana harus berpedoman pada hukum acara pidana.
Pemisahan tersebut diperlukan untuk menjaga objektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, hasil pemeriksaan kode etik tidak otomatis menjadi dasar penetapan kesalahan pidana tanpa melalui pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Selain pemisahan kewenangan, Polri juga didorong membuka informasi mengenai dasar hukum pemeriksaan, kapasitas setiap pihak yang diperiksa, serta perkembangan status hukum mereka.
Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi penanganan perkara. Keterangan yang muncul dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) juga harus ditempatkan sesuai konteks pemeriksaannya.
Artinya, temuan dalam pemeriksaan etik tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti tindak pidana. Penyidik tetap harus melakukan verifikasi dan menguji setiap informasi menggunakan alat bukti yang sah.
Penanganan perkara ini juga menjadi perhatian karena munculnya laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan rangkaian kasus tersebut.
Penyidik Bareskrim diminta tetap bekerja berdasarkan bukti dan fakta hukum. Pendalaman motif maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dilakukan secara objektif tanpa membangun kesimpulan sebelum proses peradilan selesai.
Asas praduga tak bersalah menjadi prinsip penting dalam perkara ini. Setiap orang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini terungkap setelah laporan polisi diterbitkan pada 31 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan intersepsi komunikasi tanpa hak yang berlangsung pada periode 2025–2026.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dan dugaan peran sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.
Penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni:
Dalam pemaparan tersebut, Listyo Sigit diduga berperan memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan sekaligus menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user. Dugaan peran tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Perkembangan penyidikan juga mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kalangan lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha, turut disebut dalam pemaparan perkembangan perkara.
Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi dalam proses penyidikan.
Di tengah bergulirnya pemeriksaan etik dan penyidikan pidana, pemisahan kedua jalur tersebut menjadi penting untuk memastikan penegakan hukum berlangsung secara profesional. Publik kini menantikan pembuktian perkara secara terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : Polri Didesak Pisahkan Jalur Etik dan Pidana Kasus Penyadapan
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
Konten Asli Artikel Selengkapnya: Read More
Oleh: redaksi | 12:00 WIB, 16 November 2026
Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.
Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.
Tidak ada komentar