

SURABAYA, 20 November 2026 – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026. Keempatnya langsung ditahan setelah penyidik menemukan kerugian keuangan perusahaan daerah mencapai Rp3,27 miliar.
Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (19/11/2026) malam. Keempat tersangka berasal dari unsur direksi, Badan Pengawas PDTS KBS, hingga seorang advokat dari Kantor Hukum Ma’ruf Syah & Partner.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, menjelaskan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDTS KBS.
Berdasarkan siaran pers Kejati Jawa Timur, empat tersangka tersebut masing-masing berinisial MN, NW, EES, dan MM. Mereka memiliki jabatan dan peran berbeda dalam perkara ini.
Penetapan keempat tersangka tertuang dalam surat keputusan bernomor KEP-1635/M.5/Fd.2/11/2026 hingga KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026. Seluruh keputusan diterbitkan pada 19 November 2026.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap Kejati Jatim, dugaan penyimpangan bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sewa tenant di lingkungan perusahaan daerah tersebut.
Menghadapi persoalan hukum itu, tersangka NW dan MN diduga menghubungi EES untuk mencari pengacara yang dapat membantu menangani perkara. EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada MM, advokat dari Kantor Hukum Ma’ruf Syah & Partner.
Dalam perkembangannya, MM disebut diminta mengupayakan penghentian penanganan perkara yang sedang ditangani Kejari Tanjung Perak.
Untuk pendampingan hukum tersebut, MM diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta. Selain itu, dia juga meminta dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.
Permintaan tersebut diduga disetujui NW dan MN dengan menggunakan uang kas PDTS KBS. Keduanya kemudian memerintahkan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, untuk mengeluarkan uang perusahaan.
Selanjutnya, EES menyerahkan uang tersebut kepada MM. Namun, berdasarkan keterangan penyidik Kejati Jatim, dana itu tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Persoalan kembali berkembang sekitar April 2025. Pada periode tersebut, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013 hingga 2024.
Dalam proses tersebut, MM kembali diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta dana Rp995 juta. Permintaan itu disebut mendapat persetujuan dari NW dan MN.
Berdasarkan hasil penyidikan, pengeluaran uang perusahaan untuk kepentingan tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp2,41 miliar.
Namun, dana miliaran rupiah itu disebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jawa Timur. Proses pemeriksaan perkara pun tetap berjalan.
Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi dugaan korupsi yang kini menjerat empat tersangka.
Penyidik juga mengungkap dugaan upaya membuat pengeluaran uang perusahaan terlihat sebagai kegiatan resmi PDTS KBS.
Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, keempat tersangka diduga bersekongkol menyusun sejumlah dokumen yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya.
Dokumen tersebut meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, dokumen review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum litigasi.
Dokumen-dokumen tersebut diduga digunakan untuk memberikan kesan bahwa pengeluaran kas perusahaan sebesar Rp2,41 miliar merupakan pembayaran atas kegiatan jasa hukum yang sah.
Dengan demikian, penyidik menduga terdapat rekayasa administrasi untuk menutupi penggunaan uang perusahaan yang berkaitan dengan upaya penghentian penanganan perkara hukum.
Selain pengeluaran yang berkaitan dengan jasa hukum, penyidik juga menemukan sejumlah penggunaan kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025 mencapai Rp707.775.022. Sementara itu, pada 2026 ditemukan pengeluaran sebesar Rp152.784.430.
Dana tersebut tercatat digunakan untuk sejumlah kegiatan operasional perusahaan, antara lain pembelian bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Jika digabungkan dengan pengeluaran Rp2,41 miliar yang berkaitan dengan jasa hukum, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.
Temuan audit tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik dalam mengembangkan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS.
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi.
Dalam sangkaan primer, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, dalam sangkaan subsider, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Aspidsus Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, menegaskan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang tersebut langsung menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Penahanan berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026. Seluruh tersangka ditempatkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Penetapan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi PDTS KBS menjadi sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah (BUMD).
Dugaan penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan penanganan perkara hukum, ditambah temuan dokumen pertanggungjawaban yang diduga fiktif, memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan penggunaan kas perusahaan.
Padahal, dana perusahaan daerah semestinya dikelola berdasarkan kepentingan operasional, pelayanan publik, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Penyidikan Kejati Jawa Timur selanjutnya akan mengungkap secara lebih terang bagaimana uang kas PDTS KBS dapat dikeluarkan hingga mencapai Rp3,27 miliar tanpa pertanggungjawaban yang memadai.
Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. Asas praduga tidak bersalah harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : Korupsi PDTS KBS, Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
Konten Asli Artikel Selengkapnya: Read More
Oleh: redaksi | 20:39 WIB, 20 November 2026
Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.
Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.
Tidak ada komentar