Minggu, 22 Nov 2026

Dugaan Proyek Fiktif dan Bibit Batang Kakao Rp33 Miliar, LPRI Laporkan Disbun Sulbar ke Kejati

hasan surya
10 Nov 2026 11:44
Berita 0 56
3 menit membaca

Gardanewa.or.id_ Sulbar_ Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Sulawesi Barat berencana melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran bibit kakao dan pupuk organik senilai Rp33,3 miliar ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat. Proyek bernilai fantastis pada Tahun Anggaran 2025 tersebut dinilai memicu kerugian negara sekaligus merugikan para petani di berbagai wilayah Sulbar.

Ketua DPD LPRI Sulawesi Barat, Puang Laupa, mengungkapkan bahwa total alokasi anggaran yang disorot mencapai Rp33.267.793.500. Anggaran ini terbagi dalam dua paket kegiatan di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, yakni penyediaan Benih Kakao Siap Tanam sebesar Rp28,1 miliar (1.704.539 batang, Kode RUP 59732206) serta Pupuk Organik Saprodi Kakao sebesar Rp5,2 miliar (47.290 bungkus, Kode RUP 59735954).

Puang Laupa menegaskan bahwa indikasi penyimpangan ini disinyalir terjadi secara terstruktur dan menyeluruh di seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat, tidak hanya terbatas di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

“Pengadaan ini berskala provinsi. Seluruh kabupaten se-Sulbar menerima alokasi tersebut. Berdasarkan temuan awal kami, polanya seragam di mana-mana: penyaluran bibit diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan aturan penangkar,” tegas Puang Laupa saat ditemui wartawan, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan investigasi dan keluhan dari masyarakat penerima manfaat, kondisi bibit yang disalurkan di lapangan sangat memprihatinkan. Padahal, dalam dokumen Pagu P-1 disyaratkan bibit kakao wajib melalui proses sambung pucuk (grafting), bervarietas M45, berketinggian minimal 25 cm, bebas hama, serta mengantongi Dokumen Sertifikasi Mutu Benih/Label Resmi dari UPT dan Surat Jalan dari penangkar sah.

“Faktanya di lapangan, bibit yang diserahkan ke petani tampak seperti batang kayu, berakar telanjang tanpa media yang memadai, dan daunnya menguning. Penyedia juga tidak pernah menunjukkan dokumen sertifikat unggul. Label yang menempel hanya plastik biru biasa, bukan label sertifikasi resmi dari UPT. Akibatnya, sebagian besar bibit langsung mati setelah diterima petani,” bebernya.

Tak hanya bibit kakao, alokasi pupuk organik juga memicu pertanyaan. Petani mengaku hanya menerima pupuk bungkusan kecil yang volume dan kualitasnya disinyalir jauh dari ketentuan dokumen pagu.

Salah satu bukti konkret yang ditunjukkan LPRI terjadi pada Kelompok Tani Suka Maju di Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman. Meski nama kelompok tersebut tercantum sebagai penerima alokasi tahun 2025, mereka mengaku sama sekali tidak pernah menerima bantuan bibit kakao.

“Kelompok Tani Suka Maju tercatat sebagai penerima bibit dan pupuk, namun realisasinya mereka hanya menerima pupuk bungkusan kecil tanpa bibit kakao sebatang pun. Kami menduga ada sekitar 10 kelompok tani lain di Polman yang bernasib sama, dan pola seperti ini sangat mungkin terjadi di kabupaten lain di Sulbar,” lanjut Puang Laupa.

Atas berbagai temuan tersebut, LPRI Sulbar mendesak Kejati Sulbar untuk segera turun tangan mendalami seluruh rangkaian proses pengadaan dan penyaluran:

  • Memanggil dan memeriksa pejabat Dinas Perkebunan Sulbar serta pihak penangkar/penyedia bibit kakao yang terlibat.
  • Menguji keaslian sertifikasi label benih kakao yang diklaim oleh penyedia.
  • Memeriksa kesesuaian volume dan spesifikasi teknis pupuk organik yang disalurkan.
  • Memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan kelompok tani pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas ke Aparat Penegak Hukum. Petani tidak boleh terus-menerus dibohongi dengan bibit asal-asalan yang hanya ditutupi label palsu demi meraup keuntungan anggaran,” pungkas Puang Laupa.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat maupun pihak penyedia barang/jasa belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan dan rencana pelaporan tersebut.

Dugaan Proyek Fiktif dan Bibit Batang Kakao Rp33 Miliar, LPRI Laporkan Disbun Sulbar ke Kejati

Oleh: hasan surya | 11:44 WIB, 10 November 2026

Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.

Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *