Minggu, 22 Nov 2026

Bupati Sorong Selatan Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Buka Suara – Berita Sindikasi

redaksi
16 Nov 2026 11:47
Berita 0 17
4 menit membaca

SORONG, 16 November 2026 – Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 November 2026. Kuasa hukumnya, Yosep Titirlolobi, menegaskan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pemalang, bukan pengelolaan APBD Sorong Selatan.

Kuasa Hukum Jelaskan Pemeriksaan Bupati Sorong Selatan

Yosep Titirlolobi menjelaskan, kliennya dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan ditemukannya dokumen proposal atas nama Petronela Krenak ketika penyidik KPK menggeledah rumah Wili Budi Suprianto.

Menurut Yosep, proposal tersebut dibuat pada awal 2024 setelah Wili menawarkan investasi kepada sejumlah kandidat kepala daerah, termasuk Petronela Krenak. Tawaran itu disebut berkaitan dengan dukungan pencairan anggaran untuk kepentingan politik menjelang Pilkada 2024.

Yosep menerangkan, Petronela awalnya tidak mengenal Wili. Keduanya diperkenalkan oleh seorang pejabat yang hingga kini masih aktif di lingkungan Pemerintah Kota Sorong berinisial M.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 30 menit di lobi salah satu hotel di Kota Sorong. Dalam kesempatan itu, Wili menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Kabupaten Sorong Selatan.

Bahkan, Wili menawarkan agar Petronela membuat proposal apabila membutuhkan dukungan anggaran. Menindaklanjuti tawaran tersebut, Petronela kemudian menyusun proposal dan menyerahkannya kepada Wili di Jakarta.

Kuasa Hukum Sebut Tidak Ada Dana yang Dicairkan

Setelah proposal diserahkan, komunikasi antara Petronela dan Wili disebut tidak berlanjut. Yosep menegaskan, tidak pernah ada pencairan dana maupun realisasi investasi sebagaimana tawaran yang disampaikan sebelumnya.

Ia juga menjelaskan, ketika penyidik KPK menunjukkan dokumen proposal tersebut, Petronela membenarkan bahwa dokumen itu merupakan proposal yang dibuatnya. Namun, kliennya sekaligus memberikan klarifikasi bahwa tidak pernah menerima uang dari proposal tersebut.

Yosep menegaskan, pemeriksaan KPK terhadap Petronela tidak berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan, baik APBD induk maupun APBD perubahan.

Ia meminta masyarakat tidak menghubungkan pemeriksaan tersebut dengan isu dugaan peminjaman uang maupun penggunaan anggaran daerah yang belakangan berkembang.

Bantah Petronela Krenak Mangkir dari Panggilan KPK

Selain menjelaskan substansi pemeriksaan, Yosep juga membantah tudingan bahwa Petronela Krenak tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Menurut penjelasannya, surat panggilan pertama tertanggal 13 Oktober 2026 dengan jadwal pemeriksaan sekitar 26–27 Oktober 2026. Surat tersebut dikirim melalui kantor pos dan baru diterima di Kantor Bupati Sorong Selatan sekitar 26 Oktober.

Pada waktu bersamaan, Petronela sedang berada di Kabupaten Teluk Bintuni untuk menghadiri pertemuan kepala daerah se-Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Yosep mengatakan, Petronela justru mengetahui informasi pemanggilan tersebut melalui pemberitaan media. Karena itu, ia menegaskan ketidakhadiran kliennya bukan bentuk penghindaran terhadap proses hukum.

Selanjutnya, pihaknya memperoleh informasi bahwa KPK berencana melakukan pemanggilan ulang pada 12 November 2026. Namun, setelah berkoordinasi dengan penyidik, Petronela meminta agar pemeriksaan dipercepat.

Permintaan tersebut kemudian terlaksana. Petronela menjalani pemeriksaan di Gedung KPK pada 10 November 2026 sekitar pukul 14.00 WIB.

Kuasa Hukum Siapkan Langkah Hukum

Di sisi lain, Yosep menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan tuduhan tidak benar dan menyerang nama baik Petronela Krenak.

Ia menyebutkan, laporan terhadap oknum yang diduga melakukan fitnah sedang dipersiapkan untuk disampaikan kepada Polda atau Polres Sorong Selatan dalam satu hingga dua hari ke depan.

Menurut Yosep, tuduhan yang menghubungkan pemeriksaan KPK dengan dugaan peminjaman uang maupun penggunaan APBD Sorong Selatan telah menyimpang dari substansi perkara yang sedang diklarifikasi kliennya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan sesuai ketentuan.

Yosep berharap situasi di Kabupaten Sorong Selatan tetap kondusif dan tidak terpecah akibat berkembangnya informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta masyarakat menunggu perkembangan perkara berdasarkan fakta serta keterangan resmi dari pihak berwenang.

Penulis : Amanda

Artikel dengan judul : Bupati Sorong Selatan Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Buka Suara
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen

Konten Asli Artikel Selengkapnya: Read More

Bupati Sorong Selatan Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Buka Suara – Berita Sindikasi

Oleh: redaksi | 11:47 WIB, 16 November 2026

Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.

Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *