Penulis: Rohman Priatna
Diterbitkan: 21 November 2026, pukul 10:53 WIB
Penerbit: EX-POSE
JAKARTA 21/11/2026- Tepuk tangan sudah. Palu sudah diketok. DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13, Kamis (19/11/2026). Setelah 18 tahun mangkrak sejak 2008, akhirnya Indonesia punya UU Perampasan Aset. Tapi jangan dulu senang. Karena menurut isi pasal-pasalnya, UU ini sudah sah, tapi belum bisa langsung dipakai! Kenapa? Karena ada 3 catatan besar yang membuat UU ini baru bisa jalan setelah 1 tahun. CATATAN PERTAMA: LEMBAGA PENGAWALNYA BELUM ADA, HARUS NUNGGU 1 TAHUN! UU ini mewajibkan Presiden…
Sumber resmi: EX-POSE
Baca artikel selengkapnya dari sumber resmi di EX-POSE melalui artikel asli berikut: UU Perampasan Aset Sudah Sah, Tapi Tidak Bisa Dipakai.
© 2026 EX-POSE. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Konten Asli Artikel Selengkapnya: Read More
Artikel ini terkait dengan konten :
Oleh: redaksi | 10:53 WIB, 21 November 2026
Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.
Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.
Tidak ada komentar