Minggu, 22 Nov 2026

MA Batalkan Vonis Bebas Isak Sattu, Kasus HAM Paniai Berujung 5 Tahun Penjara – Berita Sindikasi

redaksi
19 Nov 2026 13:58
Berita 0 13
4 menit membaca

JAKARTA, 19 November 2026 – Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan bebas Mayor Inf. (Purn) Isak Sattu dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, yang terjadi pada 7–8 Desember 2014. Melalui putusan kasasi, MA menjatuhkan hukuman lima tahun penjara setelah menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan jaksa.

MA Kabulkan Kasasi Jaksa dalam Kasus HAM Paniai

Putusan kasasi tersebut sekaligus membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar pada 8 Desember 2022. Permohonan kasasi diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar setelah majelis hakim tingkat pertama membebaskan Isak Sattu dari tuntutan pidana.

Berdasarkan informasi dalam laman resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dipantau pada Rabu (18/11/2026), majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua.

Selain menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, MA juga menetapkan kewajiban pembayaran kompensasi kepada para korban berdasarkan tingkat dampak yang dialami.

Besaran kompensasi yang tercantum dalam amar putusan meliputi:

  • Rp250 juta untuk masing-masing korban meninggal dunia.
  • Rp210 juta untuk masing-masing korban luka berat.
  • Rp115 juta untuk masing-masing korban luka sedang.
  • Rp75 juta untuk masing-masing korban luka ringan.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan, “Kabul kasasi, batal JF (Judex facti) adili sendiri, terbukti dakwaan ke-1 dan ke-2, pidana penjara lima tahun dan membayar kompensasi untuk korban.”

Putusan Bebas Tahun 2022 Dibatalkan

Perkara tersebut tercatat dalam register kasasi Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026. Majelis hakim Mahkamah Agung memutus perkara ini pada 10 November 2026 setelah menerima permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjalanan hukum kasus HAM Paniai. Sebab, sebelumnya Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan bebas terhadap Isak Sattu pada 8 Desember 2022.

Dalam persidangan tingkat pertama, jaksa sebelumnya menuntut Isak Sattu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Namun, tuntutan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim yang saat itu memeriksa perkara.

Melalui pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut. Hasilnya, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan kedua dakwaan penuntut umum.

Dasar Hukum dan Dakwaan terhadap Isak Sattu

Dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai, Isak Sattu didakwa menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada dakwaan pertama, jaksa menggunakan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, serta Pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2000.

Sementara itu, dakwaan kedua menggunakan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, serta Pasal 40 dalam undang-undang yang sama.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam perkara pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan tanggung jawab atasan atau komandan.

Dengan dikabulkannya kasasi jaksa, Mahkamah Agung menyatakan kedua dakwaan tersebut terbukti dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Tragedi Paniai 2014 Tewaskan Empat Warga

Kasus HAM Paniai berawal dari peristiwa pembubaran aksi unjuk rasa masyarakat oleh personel TNI dan Polri di Kabupaten Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014.

Peristiwa tersebut mengakibatkan empat warga meninggal dunia dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini kemudian menjadi salah satu perkara pelanggaran HAM berat yang diproses melalui Pengadilan HAM.

Proses hukum kasus Paniai berlangsung panjang hingga akhirnya memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung. Putusan terbaru tersebut membatalkan vonis bebas yang telah dijatuhkan sebelumnya sekaligus menetapkan hukuman pidana dan kompensasi bagi para korban.

Meski demikian, penetapan kompensasi dalam amar putusan perlu dibedakan dari pelaksanaan pembayarannya. Informasi mengenai realisasi pembayaran kepada korban atau keluarga korban masih memerlukan konfirmasi tersendiri.

Putusan kasasi ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan kasus HAM Paniai. Selain pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, keputusan tersebut juga menempatkan pemenuhan hak korban sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Penulis : Amanda

Artikel dengan judul : MA Batalkan Vonis Bebas Isak Sattu, Kasus HAM Paniai Berujung 5 Tahun Penjara
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen

Konten Asli Artikel Selengkapnya: Read More

MA Batalkan Vonis Bebas Isak Sattu, Kasus HAM Paniai Berujung 5 Tahun Penjara – Berita Sindikasi

Oleh: redaksi | 13:58 WIB, 19 November 2026

Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.

Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *