Minggu, 22 Nov 2026

KPK Periksa 18 Camat dalam Kasus Korupsi Bupati Klaten – Berita Sindikasi

redaksi
18 Nov 2026 18:08
Berita 0 17
4 menit membaca

JAKARTA, 18 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 18 camat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif berinisial HWI. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Rabu (18/11/2026).

KPK Periksa 18 Camat sebagai Saksi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap belasan camat tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Adapun 18 camat yang dipanggil berasal dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Klaten. Mereka terdiri atas Camat Klaten Selatan AFH, Camat Klaten Utara S, Pelaksana Tugas Camat Wedi S, Camat Kebonarum ING, dan Camat Jogonalan TS.

Selanjutnya, Camat Kalikotes SS, Camat Gantiwarno HW, Camat Prambanan AR, Camat Ngawen P, Camat Manisrenggo R, Camat Kemalang SK, serta Camat Karangnongko EK.

KPK juga memanggil Camat Jatinom AS, Camat Tulung HP, Camat Karanganom JHH, Camat Delanggu YSN, Camat Wonosari SW, dan Camat Ceper AM.

KPK Sebelumnya Periksa Sejumlah Pejabat Klaten

Pemanggilan terhadap 18 camat tersebut melanjutkan pemeriksaan sejumlah pejabat dan pihak swasta yang sebelumnya telah dijadwalkan KPK.

Pada Senin (16/11/2026), penyidik memanggil Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten RI, pegawai PT Madani HR, Direktur CV Madani Callysta Saibuyun AH, serta Direktur CV Epic Management DK.

Selain itu, KPK memeriksa Inspektur Daerah Klaten AS dan Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Klaten MT. Keenam orang tersebut dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Sehari kemudian, Selasa (17/11/2026), KPK juga memeriksa 18 saksi dari kalangan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Klaten.

Mereka di antaranya Camat Polanharjo MP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten S, Kepala Dinas Lingkungan Hidup S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang MAS, serta Kepala Dinas Pendidikan ASP.

Pemeriksaan juga mencakup Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian MN, Kepala Dinas Kesehatan AB, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata TW, serta sejumlah kepala dinas lainnya.

Pejabat yang turut diperiksa meliputi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa S, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PEH, serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan AW.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika AP, serta Kepala Dinas Perhubungan SP.

Selain itu, penyidik memanggil Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AM.

Lima Klaster Dugaan Korupsi Bupati Klaten

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif HWI bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah ALH, serta 21 orang lainnya.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan tiga tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah HWI, ALH, dan MAW yang merupakan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK mengungkapkan adanya lima klaster dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Kelima klaster tersebut mencakup dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.

KPK mulai memanggil sejumlah saksi dalam perkara tersebut sejak 27 Oktober 2026. Pemeriksaan terhadap camat, kepala dinas, pejabat inspektorat, hingga pihak swasta menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan dan mendalami dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Melalui pemeriksaan saksi secara bertahap, KPK terus mendalami rangkaian dugaan korupsi tersebut, termasuk keterlibatan berbagai pihak dalam lima klaster perkara yang telah diungkapkan.

Penulis : Amanda

Artikel dengan judul : KPK Periksa 18 Camat dalam Kasus Korupsi Bupati Klaten
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen

Konten Asli Artikel Selengkapnya: Read More

KPK Periksa 18 Camat dalam Kasus Korupsi Bupati Klaten – Berita Sindikasi

Oleh: redaksi | 18:08 WIB, 18 November 2026

Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.

Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *