Minggu, 22 Nov 2026

KPK Periksa 16 Kepala Dinas Klaten dalam Kasus Korupsi – Berita Sindikasi

redaksi
17 Nov 2026 17:39
Berita 0 16
3 menit membaca

KLATEN, 17 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 16 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai saksi kasus dugaan korupsi. Pemeriksaan juga menyasar Camat Polanharjo berinisial MP dan Kepala Satpol PP serta Damkar Klaten berinisial S, Selasa (17/11/2026).

KPK Periksa 16 Kepala Dinas Klaten

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan para saksi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah.

Sejumlah pejabat yang dipanggil berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup berinisial S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang MAS, serta Kepala Dinas Pendidikan ASP.

Selain itu, KPK memanggil Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian MN serta Kepala Dinas Kesehatan AB. Pemeriksaan juga menyasar Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata TW.

Nama lainnya meliputi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa S, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PEH, serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan AW.

Selanjutnya, penyidik memanggil Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika AP, serta Kepala Dinas Perhubungan SP.

Pemeriksaan turut mencakup Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AM.

KPK Sebelumnya Periksa Sejumlah Pejabat dan Pihak Swasta

Pada Senin (16/11/2026), KPK lebih dahulu memanggil sejumlah saksi lainnya. Mereka terdiri atas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten RI, pegawai PT Madani HR, serta Direktur CV Madani Callysta Saibuyun AH.

Penyidik juga memeriksa Direktur CV Epic Management DK, Inspektur Daerah Klaten AS, dan Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Klaten MT.

Rangkaian pemeriksaan tersebut menunjukkan penyidikan KPK terus menjangkau berbagai unsur pemerintahan daerah maupun pihak swasta. Namun, status para pejabat yang dipanggil dalam pemeriksaan kali ini masih sebagai saksi. Pemanggilan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.

Kasus Berawal dari OTT Bupati Klaten

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah ALH, serta 21 orang lainnya.

Sehari kemudian, pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah HWI, ALH, dan MAW yang berasal dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative.

KPK mengungkapkan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten Tahun Anggaran 2025–2026 tersebut memiliki lima klaster. Kelimanya berkaitan dengan dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan tambang galian C.

Selain itu, penyidik mendalami dugaan setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran yang berkaitan dengan upah pungut.

Penyidikan KPK Terus Berlanjut

KPK mulai memanggil sejumlah saksi dalam perkara ini sejak 27 Oktober 2026. Pemeriksaan terhadap pejabat daerah, pegawai pemerintah, dan pihak swasta menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami konstruksi perkara serta mengumpulkan bukti.

Pemanggilan 16 kepala dinas dan sejumlah pejabat lainnya pada 17 November 2026 menjadi bagian dari pengembangan penyidikan tersebut. KPK masih mendalami keterkaitan berbagai pihak dengan lima klaster dugaan korupsi yang ditemukan dalam kasus ini.

Hingga pemeriksaan tersebut dijadwalkan, para pejabat yang dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi belum dapat dinyatakan bersalah. Penetapan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Penulis : Amanda

Artikel dengan judul : KPK Periksa 16 Kepala Dinas Klaten dalam Kasus Korupsi
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen

Konten Asli Artikel Selengkapnya: Read More

KPK Periksa 16 Kepala Dinas Klaten dalam Kasus Korupsi – Berita Sindikasi

Oleh: redaksi | 17:39 WIB, 17 November 2026

Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.

Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *