Cibinong,kab.bogor, gardanews.or.id — Pelaksanaan Porprov XV Jawa Barat 2026 diwarnai keberatan dari Kontingen Kabupaten Bogor. Melalui Bidang Hukum, kontingen resmi melayangkan protes kepada Panitia Besar (PB) Porprov dan Panwasrah terkait sejumlah persoalan yang dinilai merugikan atlet dan mengganggu jalannya pertandingan.
Protes tersebut mencakup empat persoalan, yakni dugaan pelanggaran aturan mutasi atlet, ketidaksesuaian identitas kontingen, perubahan jadwal pertandingan secara mendadak, serta persoalan kesiapan dan keamanan venue.
Perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, Jajang Furqon, S.H., menyampaikan pernyataan sikap tersebut di Posko Kontingen, Bigland Hotel, Sentul, Kamis (12/11/2026).
“Kami sangat mendukung kesuksesan Porprov XV Jabar 2026. Tapi kami kecewa dengan keputusan-keputusan sepihak yang dikeluarkan PB untuk Kontingen Kabupaten Bogor. Maka kami resmi mengajukan protes ini,” ujar Jajang.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penerapan aturan mutasi atlet. Bidang Hukum Kontingen menilai terdapat keputusan berbeda terhadap atlet yang menghadapi persoalan administrasi keabsahan.
Jajang mencontohkan kasus Jerimy Elyon Masterganesa Damanik, atlet renang Kabupaten Bogor. Jerimy sebelumnya telah memperoleh izin bertanding berdasarkan SK Nomor 192/A1-BR/XI/2026 yang ditandatangani Vera selaku Technical Delegate (TD) Akuatik.
Namun, setelah datang dari Amerika Serikat ke venue pertandingan, Jerimy justru tidak diperbolehkan bertanding dengan alasan tidak memiliki ID Card. Kabupaten Bogor berpotensi kehilangan empat medali emas akibat keputusan tersebut. Jajang juga menyebut kondisi ini menghambat karier atlet.
Sebaliknya, Ida Ayu Damik Laksmi Dewi, atlet ICF yang membela Kota Bekasi, sebelumnya dinyatakan tidak lolos melalui SK Panwasrah Nomor 185/PANWASRAH/XI/2026 tertanggal 7 November 2026. Namun, saat Technical Meeting, namanya tiba-tiba masuk dan diperbolehkan bertanding.
Bidang Hukum Kontingen juga mengungkap dugaan 14 atlet bertanding tanpa Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari daerah asal.
Menurut Jajang, para atlet tersebut pernah memperkuat Kabupaten Bogor pada Porprov 2022 di Ciamis, Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Tasikmalaya. Kabupaten Bogor disebut telah menolak permohonan mutasi mereka.
Dugaan tersebut dinilai perlu diperiksa berdasarkan Pasal 4 SK Ketua Umum KONI Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Peraturan Mutasi Atlet Porprov XV 2026.
Ke-14 atlet yang dipersoalkan terdiri atas Erik Ahmad Fathoni, Adellia, Jamalidin Novardianto, Jamal Hibatullah, Rashif Amila Yaqin, Agus Damanik, Idan Fauzan Richan, Lydia Hawila Sitorus, Daffa Putra Hardian, Septia Ramadhani, Avinsha Nabila, Ramdhan, Ida Ayu Damik Laksmi Dewi, dan Jerimy Elyon Masterganesa Damanik.
Mereka berasal dari cabang renang, ICF, triathlon, atletik, golf, voli putri, dan taekwondo, serta tercatat mewakili Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Garut, Kota Bogor, dan Sumedang. Jerimy tercatat sebagai atlet Kabupaten Bogor yang juga masuk dalam daftar persoalan mutasi tersebut.
Persoalan berikutnya menyangkut dugaan ketidaksesuaian identitas kontingen dua atlet taekwondo, Avinsha Nabila dan Ramdhan.
Keduanya disebut bertanding untuk Kota Bandung. Namun, ketika babak kualifikasi (BK) dan pengesahan keabsahan atlet, keduanya bertindak atas nama Kontingen Kota Bekasi.
Kontingen Kabupaten Bogor juga mempersoalkan perubahan jadwal pertandingan wushu. Semula pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu, 14 November 2026, tetapi mendadak dimajukan menjadi Jumat, 13 November 2026, tanpa pemberitahuan resmi yang dinilai patut.
Masalah kesiapan venue turut menjadi bagian dari protes. Pada cabang tenis meja, pertandingan yang dijadwalkan Selasa, 9 November 2026, tidak dapat dilaksanakan karena venue masih digembok panitia pelaksana. Pertandingan kemudian diundur keesokan harinya. Kondisi tersebut dinilai mengganggu psikologis atlet.
Di cabang triathlon, persoalan yang disampaikan berkaitan dengan keamanan arena. Atlet Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang disebut tidak mendapatkan jaminan keamanan akibat dugaan penyebaran paku di venue. Jajang menyebut masih terdapat atlet yang mengalami cedera sehingga belum bisa bertanding.
Tenggat 2 x 24 Jam
Atas berbagai persoalan tersebut, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor menyatakan adanya kerugian materiil dan imateriil.
Kerugian materiil mencakup biaya operasional, akomodasi, persiapan atlet, dan administrasi. Sementara kerugian imateriil berupa terganggunya jadwal, kondisi mental atlet, serta tercorengnya marwah sportivitas.
Jajang mengatakan protes resmi telah disampaikan kepada sekretariat PB Porprov. Namun, hingga pernyataan sikap disampaikan, pihaknya mengaku belum memperoleh tanggapan.
Kontingen Kabupaten Bogor memberikan batas waktu 2 x 24 jam kepada PB Porprov untuk memberikan klarifikasi resmi dan permohonan maaf terbuka, memberikan kompensasi serta memulihkan hak kontingen sesuai aturan, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia pelaksana.
Jajang menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke jalur organisasi maupun hukum apabila tidak ada penyelesaian dalam tenggat waktu yang diberikan.
“Apabila dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada tanggapan resmi dan penyelesaian yang adil, kami akan menempuh langkah organisasi maupun upaya hukum yang diperlukan demi menegakkan keadilan dan menjaga marwah institusi kami,” pungkasnya. ***
Redaksi.
Empat Masalah Porprov Jabar 2026, Tim Hukum Kontingen Kabupaten Bogor Layangkan Protes
Oleh: Redaksi | 17:36 WIB, 12 November 2026
Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.
Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.
Tidak ada komentar