

JAKARTA, 18 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua direktur jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dua pejabat yang menjalani pemeriksaan tersebut masing-masing berinisial A selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta VEJ selaku Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
Selain kedua direktur jenderal tersebut, penyidik juga memeriksa MR yang menjabat sebagai Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN.
Dalam pemeriksaan yang sama, KPK turut memanggil seorang pihak swasta berinisial REY untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, hingga pukul 13.04 WIB, yang bersangkutan belum tercatat hadir memenuhi panggilan penyidik.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat ATR/BPN dan pihak swasta tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan pengurusan pertanahan di Kabupaten Bogor.
Sebelumnya, pada Senin (16/11), KPK memeriksa sejumlah saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo. Mereka terdiri atas AAN selaku Manajer Legal, JID selaku Manajer Pemasaran, YWK selaku Manajer TI dan PR, serta SR selaku Manajer Keuangan.
Penyidik juga memeriksa A selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Selain itu, LSP dan YS yang merupakan pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo turut dimintai keterangan.
Pada Selasa (17/11), pemeriksaan berlanjut terhadap sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya. Di antaranya Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi berinisial H, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Selatan berinisial W, notaris JSU, serta LA selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex.
KPK juga memanggil mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat GJ, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat DS, serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat ZM.
Saksi lainnya meliputi C selaku mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, EL selaku Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo, serta NR yang merupakan pegawai perusahaan tersebut.
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Delapan tersangka tersebut terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang merupakan pihak swasta atau perantara Summarecon.
Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF sebagai tersangka.
Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Penggeledahan juga menyasar sejumlah ruangan direktorat terkait.
Sehari kemudian, penyidik melanjutkan penggeledahan di kantor PT Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Selanjutnya, pada 21 September 2026, KPK menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Penggeledahan berlanjut pada 23 September 2026 di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, pada 24 September 2026, penyidik mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.
Terakhir, pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pemeriksaan terhadap dua direktur jenderal dan sejumlah pejabat lainnya menunjukkan penyidikan masih berlanjut untuk mendalami perkara dugaan korupsi pengurusan HGB tersebut. KPK juga terus meminta keterangan dari berbagai pihak yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa dalam kasus tersebut.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN dalam Kasus Korupsi Pertanahan
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
Konten Asli Artikel Selengkapnya: Read More
Artikel ini terkait dengan konten :
Oleh: redaksi | 18:18 WIB, 18 November 2026
Seluruh konten di portal GARDANEWS.OR.ID telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.
Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.
Tidak ada komentar